Anggaran Menentukan Daya Pengaruh

Uni Eropa, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Somalia sama-sama bergerak di panggung internasional, tetapi kemampuan mereka mencapai tujuan sangat ditentukan oleh satu faktor krusial: anggaran. Perbedaan sumber, besaran, dan stabilitas anggaran membuat daya pengaruh keempat entitas ini terpaut sangat jauh.

Uni Eropa berada di posisi teratas dalam hal kapasitas fiskal. Anggaran tahunan UE berada di kisaran ratusan miliar euro dan direncanakan dalam kerangka jangka panjang tujuh tahunan. Dana ini relatif stabil karena bersumber dari kontribusi wajib negara anggota berdasarkan kekuatan ekonomi masing-masing.

Kekuatan anggaran UE tidak hanya besar, tetapi juga terinstitusionalisasi. Negara anggota tidak sekadar menyumbang, melainkan menyepakati sistem redistribusi yang membuat negara kaya menjadi penyumbang bersih dan negara berkembang di Eropa menjadi penerima bersih. Dari sinilah proyek integrasi Eropa memperoleh daya dorong nyata.

Dengan anggaran tersebut, UE mampu membiayai infrastruktur lintas negara, subsidi pertanian, transisi energi, hingga bantuan luar negeri. Anggaran menjelma menjadi alat kebijakan dan soft power, baik ke dalam maupun ke luar kawasan.

Berbeda jauh dengan UE, PBB memiliki anggaran yang jauh lebih terbatas. Anggaran reguler PBB hanya berada di kisaran beberapa miliar dolar AS per tahun, meski anggaran total meningkat jika digabung dengan misi penjaga perdamaian dan badan-badan khusus.

Keterbatasan anggaran PBB diperparah oleh ketergantungan pada iuran negara anggota yang sering terlambat atau tidak dibayar penuh. Bahkan negara-negara besar kerap menunggak, membuat PBB harus menunda program atau memangkas operasi.

Akibatnya, pengaruh PBB lebih bersifat normatif dan diplomatik. PBB kuat dalam legitimasi hukum internasional, tetapi lemah dalam pemaksaan kebijakan tanpa dukungan negara besar. Anggaran yang kecil membatasi kemampuan PBB bertindak cepat dan tegas.

Organisasi Kerja Sama Islam berada di level yang lebih rendah lagi. Anggaran OKI sangat kecil jika dibandingkan UE maupun PBB, dan bergantung hampir sepenuhnya pada kontribusi sukarela negara anggota, terutama negara Teluk.

Kecilnya anggaran membuat OKI lebih berfungsi sebagai forum politik dan simbol solidaritas dunia Islam. Kemampuan implementasi kebijakan nyata, seperti pembangunan, bantuan kemanusiaan besar, atau stabilisasi konflik, sangat terbatas.

Dalam banyak kasus, peran OKI dalam isu global lebih bersifat pernyataan sikap ketimbang aksi langsung. Tanpa anggaran kuat, OKI sulit mengubah resolusi menjadi program nyata di lapangan.

Somalia berada pada kategori yang sama sekali berbeda. Sebagai negara, bukan organisasi internasional, Somalia justru tidak memiliki kemandirian anggaran yang memadai. Pemerintah pusat di Mogadishu sangat bergantung pada bantuan luar negeri.

Sebagian besar anggaran Somalia berasal dari donor internasional seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, PBB, dan lembaga keuangan global. Pendapatan domestik hanya mencakup sebagian kecil dari kebutuhan negara.

Yang lebih unik, anggaran pemerintah pusat Somalia bukan hasil iuran negara bagian. Negara-negara bagian justru memiliki anggaran sendiri dan sering kali lebih mandiri secara fiskal dibanding pusat.

Ketergantungan pada donor membuat kebijakan Somalia sangat dipengaruhi kepentingan eksternal. Prioritas anggaran sering mengikuti agenda pemberi bantuan, bukan sepenuhnya kebutuhan nasional jangka panjang.

Jika dibandingkan, Uni Eropa menggunakan anggaran sebagai alat integrasi dan pengaruh geopolitik. PBB menggunakan anggaran terbatas untuk menjaga legitimasi global dan misi perdamaian. OKI bertahan sebagai simbol politik tanpa daya fiskal. Somalia berjuang mempertahankan fungsi dasar negara dengan bantuan luar.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa besar kecilnya anggaran bukan sekadar angka, tetapi penentu kemampuan bertindak. UE bisa memaksa kepatuhan melalui insentif ekonomi, sementara PBB lebih mengandalkan konsensus.

OKI, tanpa dukungan anggaran memadai, kesulitan melampaui retorika. Somalia, tanpa kedaulatan fiskal, menghadapi tantangan besar membangun negara yang benar-benar mandiri.

Pada akhirnya, anggaran mencerminkan tingkat integrasi dan komitmen politik. Di UE, negara anggota rela “rugi” demi stabilitas bersama. Di PBB dan OKI, solidaritas sering berhenti pada deklarasi.

Kasus Somalia bahkan menunjukkan bahwa tanpa basis anggaran domestik, negara mudah kehilangan arah kebijakan. Ketergantungan fiskal berujung pada ketergantungan politik.

Perbandingan ini menegaskan satu hal mendasar: dalam politik global, tujuan besar membutuhkan kas yang besar dan stabil. Tanpa itu, pengaruh hanya tinggal wacana.

Federalisme UEA dan Irak Berbeda Arah

Uni Emirat Arab sering disebut negara federal, tetapi model yang diterapkan sangat berbeda dari federasi klasik. UEA terdiri dari tujuh keemiran yang masing-masing dipimpin emir, namun struktur fiskalnya sangat tersentralisasi dalam praktik negara.

Dalam UEA, keemiran tidak membayar iuran formal ke pemerintah federal seperti negara anggota Uni Eropa. Sebaliknya, anggaran negara secara de facto ditopang oleh Abu Dhabi, yang memiliki cadangan minyak dan gas terbesar.

Abu Dhabi menjadi tulang punggung fiskal negara, membiayai pertahanan, diplomasi, proyek strategis, dan berbagai subsidi federal. Dubai dan keemiran lain berkontribusi melalui aktivitas ekonomi dan pajak tertentu, tetapi tanpa skema iuran wajib yang baku.

Model ini menciptakan federalisme berbasis patronase, di mana keemiran kaya menopang keemiran lain demi stabilitas dan kesatuan negara. Legitimasi tidak dibangun lewat redistribusi formal, melainkan konsensus elite dan kepemimpinan dinasti.

Berbeda dengan UEA, Irak menerapkan federalisme konstitusional dengan pembagian kewenangan yang lebih jelas di atas kertas. Pemerintah pusat di Baghdad menguasai anggaran nasional, sementara provinsi dan wilayah otonom menerima alokasi dari pusat.

Provinsi-provinsi Irak tidak membayar iuran ke Baghdad. Sebaliknya, mereka bergantung pada transfer anggaran pusat, terutama dari pendapatan minyak nasional yang dikelola pemerintah federal.

Wilayah Kurdistan Irak menjadi pengecualian sekaligus sumber friksi. Kurdistan memiliki pemerintahan, parlemen, dan aparat sendiri, tetapi secara formal tetap menerima anggaran dari Baghdad, bukan menyetor iuran.

Masalah muncul ketika Kurdistan mengekspor minyak secara mandiri. Baghdad menilai pendapatan itu seharusnya masuk kas nasional, sementara Erbil menganggapnya hak otonomi. Konflik fiskal ini berulang dan memengaruhi pembayaran gaji serta stabilitas politik.

Jika dibandingkan, UEA adalah federasi dengan pusat kuat karena satu keemiran dominan menopang negara. Irak adalah federasi dengan pusat formal kuat, tetapi daerah sering menantang otoritas fiskal pusat.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa federalisme tidak selalu soal iuran. Di UEA, stabilitas datang dari solidaritas elite kaya. Di Irak, ketegangan justru lahir dari perebutan pendapatan dan legitimasi fiskal.

Baca selanjutnya

Sudan dan Sudan Selatan, Konflik yang Serupa Tapi Berbeda

Sudan dan Sudan Selatan sama-sama tercatat dalam peta konflik paling rumit di Afrika modern. Meski berbagi sejarah panjang sebagai satu negara sebelum perpisahan pada 2011, dinamika pertikaian yang mereka hadapi kini memiliki ciri khas masing-masing. Kesamaan dan perbedaan dalam konflik tersebut memperlihatkan betapa rapuhnya stabilitas politik di kawasan.

Sudan saat ini diguncang oleh perebutan kekuasaan antara dua jenderal besar, Abdel Fattah al-Burhan dari angkatan darat dan Mohamed Hamdan Dagalo alias Hemedti dari Pasukan Dukungan Cepat (RSF). Sementara Sudan Selatan tidak kalah pelik, di mana Presiden Salva Kiir dan mantan wakilnya, Riek Machar, menjadi simbol perpecahan politik sekaligus etnis.

Kesamaan pertama yang jelas terlihat adalah dominasi elit dalam memicu konflik. Di kedua negara, perseteruan bukan semata soal ideologi, melainkan pertarungan personal dan kelompok elit untuk merebut kendali negara. Akibatnya, rakyat sipil menjadi korban dari ambisi para penguasa yang gagal membangun konsensus.

Selain faktor elit, konflik di kedua negara juga sarat dengan dimensi etnis dan regional. Di Sudan Selatan, garis perpecahan tegas antara etnis Dinka yang dipimpin Kiir dan etnis Nuer yang bernaung di bawah Machar. Di Sudan, meski basis konfliknya militer, dimensi etnis juga muncul, terutama karena RSF berakar dari milisi Arab Darfur.

Dampak kemanusiaan menjadi sisi lain dari kesamaan keduanya. Perang di Sudan telah menimbulkan jutaan pengungsi internal maupun lintas batas. Begitu pula di Sudan Selatan, gelombang pengungsian sejak perang saudara 2013 hingga kini masih membekas. Ribuan orang kehilangan nyawa, sementara jutaan lainnya kehilangan tempat tinggal.

Meski sama-sama lahir dari ambisi elit, pola konflik di kedua negara berbeda secara mendasar. Sudan menghadapi perang saudara untuk mempertahankan satu negara utuh, di mana dua kekuatan militer berebut kendali atas Khartoum dan institusi negara.

Sebaliknya, Sudan Selatan menghadapi perang saudara pasca-kemerdekaan. Konflik pecah di tubuh partai berkuasa yang gagal mengelola transisi dari perjuangan kemerdekaan ke pemerintahan stabil. Perpecahan politik yang awalnya sempit melebar menjadi konflik etnis besar-besaran.

Perbedaan lain terlihat pada tujuan awal perang. Sudan Selatan terbakar oleh perpecahan internal dan isu representasi etnis dalam pemerintahan. Sudan justru terjerumus perang karena gagalnya transisi menuju pemerintahan sipil, memicu bentrokan langsung antara dua kekuatan bersenjata.

Konflik di Sudan berfokus pada perebutan negara yang masih utuh, sedangkan konflik di Sudan Selatan menunjukkan kerentanan negara baru yang gagal membangun fondasi politik inklusif setelah kemerdekaan. Dua jalur berbeda, namun sama-sama berakhir dalam lingkaran kekerasan.

Perbedaan pola ini memberi dampak berbeda pula pada prospek perdamaian. Di Sudan, solusi sangat tergantung pada apakah militer dapat ditekan untuk menyerahkan kekuasaan pada pemerintahan sipil. Di Sudan Selatan, perdamaian menuntut rekonsiliasi etnis yang jauh lebih rumit karena akar masalahnya tertanam di masyarakat.

Namun, persamaannya tetap kentara: baik Sudan maupun Sudan Selatan gagal melahirkan kepemimpinan yang mampu melampaui kepentingan pribadi dan kelompok. Elit terus menggunakan etnisitas sebagai senjata politik untuk mempertahankan pengaruh.

Kedua negara juga terjebak dalam krisis ekonomi yang memperparah penderitaan rakyat. Infrastruktur hancur, distribusi pangan terganggu, dan pelayanan publik lumpuh. Kondisi ini memperpanjang krisis kemanusiaan yang sudah parah.

Peran internasional pun berbeda. Sudan Selatan lebih sering mendapat campur tangan dari lembaga internasional melalui misi perdamaian PBB. Sudan, sebaliknya, kini lebih banyak ditinggalkan, dengan konflik yang kian membesar tanpa solusi global yang efektif.

Kendati demikian, komunitas internasional memandang kedua negara sebagai sumber ketidakstabilan regional. Gelombang pengungsi, arus senjata, dan potensi radikalisasi bisa menyebar ke negara tetangga, sehingga menambah dimensi regional dalam konflik ini.

Secara historis, Sudan dan Sudan Selatan memang dipisahkan oleh perbedaan budaya, agama, dan etnis. Namun ironisnya, setelah berpisah pun keduanya tetap dipersatukan oleh nasib yang sama: gagal mengakhiri lingkaran kekerasan internal.

Pengamat menilai bahwa keberhasilan perdamaian di Sudan bisa menjadi inspirasi bagi Sudan Selatan, atau sebaliknya. Namun, jalan menuju rekonsiliasi di kedua negara masih panjang karena tidak hanya membutuhkan perjanjian politik, tetapi juga rekonstruksi sosial dan ekonomi.

Tanpa perubahan mendasar, konflik hanya akan berulang dalam siklus yang sama. Sejarah menunjukkan, baik Sudan maupun Sudan Selatan sudah berkali-kali menandatangani kesepakatan damai, namun selalu gagal diimplementasikan secara konsisten.

Pada akhirnya, persamaan paling besar dari konflik Sudan dan Sudan Selatan adalah bahwa rakyat selalu menjadi korban. Kehidupan sehari-hari dipenuhi ketakutan, kekurangan, dan penderitaan, sementara elit sibuk bertikai demi kekuasaan.

Perbedaan paling mencolok adalah alasan mengapa mereka bertikai. Sudan bertempur untuk mempertahankan kontrol atas negara yang mapan, sementara Sudan Selatan bertikai karena gagal mengelola negara baru. Dua sisi dari mata uang yang sama, dengan beban rakyat sebagai taruhannya.

Sudan dan Sudan Selatan dengan demikian menjadi cermin kegagalan kepemimpinan Afrika modern. Perjalanan panjang mereka menunjukkan bahwa perpisahan negara bukanlah akhir konflik, melainkan awal dari babak baru pertarungan elit yang tak kunjung usai.

Baca selanjutnya

Israel Pamer Tentara Tembaki Warga Gaza yang Lapar

Di tengah sorotan dunia atas keputusan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Mahkamah Pidana Internasional (ICC), media Israel justru menampilkan pemandangan memilukan dari Gaza. Investigasi mendalam harian Haaretz mengungkap bahwa tentara Israel secara sistematis menembaki warga sipil Palestina yang tengah mengantre bantuan makanan di sejumlah titik distribusi. Laporan tersebut memperlihatkan bagaimana komandan militer Israel tidak hanya memerintahkan, tetapi juga membenarkan tindakan brutal tersebut.

Sejak akhir Mei lalu, lebih dari 549 warga Gaza tewas dan lebih dari 4.000 lainnya terluka di sekitar lokasi distribusi makanan yang dikelola Gaza Humanitarian Foundation (GHF). Sebagian besar korban adalah warga sipil tak bersenjata yang ditembak secara langsung oleh pasukan Israel tanpa peringatan atau upaya pengendalian massa. Seorang tentara Israel dalam kesaksiannya menyebut area sekitar lokasi bantuan itu sebagai "ladang pembantaian".

Menurut laporan Haaretz, penggunaan peluru tajam, mortir, pelontar granat, hingga tembakan tank dijadikan standar dalam menghadapi kerumunan warga yang sekadar mencari makanan. Salah satu prajurit bahkan mengaku bahwa dalam satu hari, di posnya selalu ada antara satu hingga lima warga yang tewas. Tidak ada upaya membubarkan massa secara damai, tidak ada gas air mata, hanya tembakan peluru tajam ke arah kerumunan.

Laporan ini terbit hanya berselang beberapa minggu setelah Amerika Serikat memberlakukan sanksi terhadap jaksa ICC Karim Khan dan empat hakimnya. Dua di antaranya diketahui menyetujui penerbitan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang di Gaza. AS menyebut keputusan ICC sebagai tindakan tidak sah dan penuh prasangka terhadap Israel.

Alih-alih meredakan situasi, media-media Israel justru menggambarkan para prajuritnya di Gaza sebagai pahlawan yang ‘membasmi ancaman’ di kawasan bantuan kemanusiaan. Beberapa kanal berita bahkan terang-terangan menayangkan gambar tentara yang sedang membidik kerumunan orang tanpa senjata di Rafah dan Khan Younis. Tayangan itu menuai kecaman luas di media sosial internasional.

Sementara itu, Haaretz mencatat bahwa tidak ada satu pun insiden tembakan balik dari warga sipil di lokasi-lokasi tersebut. Sebagian besar hanya datang untuk antre makanan dan air bersih di tengah blokade ketat yang telah berlangsung selama lebih dari delapan bulan. Seorang tentara mengungkapkan, komandan mereka menyatakan warga yang berkumpul di titik bantuan dianggap sebagai ancaman setara kombatan bersenjata.

Sejumlah organisasi HAM internasional langsung mengecam laporan tersebut. Amnesty International dan Human Rights Watch mendesak adanya penyelidikan independen terkait kebijakan militer Israel di Gaza. Mereka menyebut praktik tembak di tempat terhadap warga sipil kelaparan sebagai bentuk kejahatan perang terang-terangan yang berlangsung di depan mata dunia.

Meski demikian, pemerintah Israel tetap menolak tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa operasi militernya di Gaza hanya menargetkan kelompok bersenjata. Pernyataan resmi militer Israel menyebut bahwa kawasan distribusi bantuan kerap dijadikan lokasi persembunyian milisi, meskipun fakta lapangan yang diungkap Haaretz sama sekali tidak menunjukkan bukti keberadaan senjata di tangan warga.

Di saat bersamaan, pemerintahan Netanyahu mendapat angin segar dari keputusan AS yang memutuskan hubungan lebih jauh dengan ICC. Sanksi terhadap hakim-hakim internasional yang memproses kasus Israel menandai sikap Washington yang makin terbuka membela sekutunya itu, bahkan di tengah kecaman global atas tindakan brutal di Gaza.

Laporan ini menambah daftar panjang kekerasan terhadap warga Gaza dalam beberapa bulan terakhir. Sebelumnya, lembaga kemanusiaan Palestina telah melaporkan lebih dari 70 serangan langsung terhadap titik distribusi makanan dan air, menyebabkan ratusan korban jiwa. Sebagian besar korban adalah anak-anak, perempuan, dan lansia yang tak punya tempat berlindung.

Aksi penembakan di titik bantuan juga berdampak pada keberlangsungan operasi kemanusiaan. Beberapa lembaga donor mulai menarik relawannya dari Gaza karena alasan keamanan, yang otomatis memperparah situasi kelaparan di wilayah itu. Gaza Humanitarian Foundation pun kini kesulitan menyalurkan bantuan secara aman.

Para pengamat menilai, langkah Israel memamerkan aksi militer semacam ini di tengah kecaman dunia bisa menjadi bentuk peringatan politik. Dengan adanya dukungan penuh dari AS, pemerintah Netanyahu tampaknya ingin menunjukkan bahwa mereka tetap bisa bertindak bebas di Gaza tanpa ancaman serius dari hukum internasional.

Komunitas internasional masih terbagi soal langkah balasan terhadap Israel. Negara-negara Eropa seperti Norwegia dan Spanyol mendesak investigasi PBB, sementara AS, Inggris, dan Jerman justru terus menyokong narasi bahwa Israel berhak membela diri. Situasi ini membuat penderitaan warga Gaza diperkirakan akan berlanjut tanpa kejelasan penyelesaian.

Hingga kini, jumlah korban akibat aksi penembakan di lokasi bantuan terus bertambah. Aktivis kemanusiaan di Gaza memperkirakan bahwa tanpa intervensi nyata dari dunia internasional, situasi kemanusiaan di wilayah tersebut akan menuju bencana kelaparan massal dalam waktu dekat.

Baca selanjutnya